Kamis, 14 Februari 2013

Perempuan Aceh Besar terima kucuran Rp 40 M

















INDRAPURI, ACEH BESAR - Sebanyak 12.075 perempuan Aceh Besar menerima kucuran dana hingga Rp 40,6 milar. Dana tersebut dimanfaatkan dikelola oleh kaum hawa yang bergabung dalam 1.190 kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang difasilitasi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Aceh Besar.

Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah mengatakan total dana yang dialokasikan melalui kegiatan SPP telah dimanfaatkan oleh kaum perempuan Aceh Besar. Dalam bentuk beragam usaha; usaha bersama, aneka usaha dan SPP. Tiap kelompok memiliki beragam jenis produk yang dihasilkan. Seperti halnya produk kerajinan tangan berupa bordiran, rencong serta beragam bentuk makanan khas Aceh.

“Dari dana yang digulirkan melalui PNPM Mandiri Perdesaan telah berhasil diperoleh pendapatan hingga Rp 4,6 milyar. Sebuah pendapatan yang sangat besar yang bisa diperoleh dari kegiatan yang direncanakan, dilakukan dan diawasi oleh masyarakat,” terang Mukhlis Basyah pada kegiatan PNPM MPd Berbagi II di lapangan bola Gampong Pasar Indrapuri, Aceh Besar, hari ini.

Mukhlis Basyah juga mengapresiasi tingkat pengembalian pinjaman masyarakat yang setiap bulannya mencapai 97,4 persen. Dari total kelompok yang berdiri di 22 kecamatan di Aceh Besar. Sehingga pada 2012 telah berhasil dihimpun surplus/laba hingga Rp 2,9 milyar rupiah. Dana tersebut pun kembali dibagi pada masyarakat. Dalam bentuk Bantuan bagi Rumah Tangga Miskin Rp 417 juta bagi 446 Rumah Tangga Miskin di 14 kecamatan.

Selain itu, dana surplus yang dihimpun selama 2012 juga dialokasikan bagi penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dan lembaga pendukung lainnya. Juga diberikan dalam bentuk bonus untuk pengurus pengurus UPK Rp 73 juta, penambahan modal usaha Rp 890 juta dan sisa surplus yang tidak dibagikan menjadi dana cadangan/resiko atas pinjaman dan deficit pada tahun sebelumnya.

Kegiatan PNPM MPd Berbagi II ini juga diakui menjadi kegiatan rutin. Setelah pada tahun 2011 juga digelar pembagian dana surplus Rp 203 juta bagi 169 RTM di 6 kecamatan di Aceh Besar. Sehingga ke depan diharapkan kegiatan sejenis yang digulirkan oleh PNPM MPd dapat terus berlangsung dan meningkat.

Sementara itu, Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM MPd Aceh Besar, Atini menyebutkan dengan tingkat pengembalian yang mencapai 97 persen di 2012. Pada akhir 2013 mendatang diperkirakan dana surplus yang dapat dialokasikan bagi Rumah Tangga Miskin bisa mencapai Rp 1 milyar. Meningkat lebih dari seratus persen dan dapat dinikmati oleh RTM yang berada di 22 kecamatan di Aceh Besar.  (ad).

Sumber: Waspada

Surplus PNPM untuk Rumah Tangga Miskin



Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah, saat  menyerahkan Surplus PNPM Berbagi II kepada Rumah Tangga Miskin. (zamroe/AtjehLINK)

Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah, saat menyerahkan Surplus PNPM Berbagi II kepada Rumah Tangga Miskin.

Aceh Besar – Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah, pagi tadi membuka acara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Berbagi tahun ke-II, Selasa (05/02/2013).
Pada kesempatan tersebut Mukhlis juga membagikan surplus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Pedesaan se-Kabupaten Aceh Besar kepada sejumlah penerima dana surplus. Acara tersebut berlangsung di lapangan bola kaki Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Besar mengatakan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan modal dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).
Menurutnya, kegiatan perguliran PNPM Mandiri Pedesaan di Aceh Besar telah berlangsung sejak Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Hingga saat ini program PNPM telah mengelola dana Rp 40,651 miliar rupiah yang melibatkan 22 UPK. Tingkat pengembalian rata-rata 97,4% setiap bulan sangat signifikan karena melayani 12.075 orang dari 1.190 kelompok.
Pendapatan dari pengelolaan dana tersebut Rp 4.672 miliar di Tahun Anggaran 2012 dengan total pembiayaan sebesar 36 persen. Pengelolaan tersebut mendapat laba atau surplus sebesar Rp 2,977 miliar.
Total surplus tersebut masing-masing pertama dialokasikan kepada Bantuan Rumah Tangga Miskin sebesar Rp 417,828 juta (28 %), kedua untuk Kelembagaan sebesar Rp 126,598 juta (8%), ketiga untuk bonus pengurus UPK sebesar Rp 73,993 juta rupiah (5%), keempat untuk penambahan modal usaha sebesar Rp 890,060 juta (59%) dan kelima sisa surplus yang tidak dibagikan menjadi dana cadangan, resiko pinjaman dan defisit tahun sebelumnya.
Dalam agenda PNPM Berbagi tahun ke-2, sebanyak 445 orang RTM memperoleh bantuan jumlah total anggaran sebesar Rp 417,828 juta. Peningkatan yang terjadi sangat signifikan sejak 2011 dengan penerima berjumlah 169 dan anggaran sebesar Rp 203,175 juta. Dengan demikian tujuan pemerintah daerah dan program PNPM Mandiri Pedesaan untuk memandirikan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dapat dicapai.
Di akhir pidatonya, Bupati Aceh Besar mengatakan bahwa untuk empat kecamatan yang surplusnya tinggi pada tahun ini sudah dialokasikan dana oleh pemerintah Aceh Besar untuk pembangunan kantor UPK sebagai pusat pelayanan dengan harapan dapat melayani masyarakat lebih baik. Pada tahun depan sarana pendukung tersebut juga akan diprioritaskan kepada kecamatan lain yang kondisinya sangat mendesak untuk dibangun. (ad).

Sumber: Atjeh Link

Diresmikan, Fasilitas PNPM Aceh Besar


Kota Jantho, (Analisa). Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, Tamizi A Karim, Minggu (16/12) meresmikan sejumlah fasilitas umum program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Aceh Besar.
Fasilitas desa yang diresmikan adalah jaringan irigasi PNPM Integrasi Program Putoh Ngon Mupakat Kuwat Ngon Meuseuraya (PNPM Integrasi P2MKM) tahun 2012 di Desa Cundien Kecamatan Lhoong dan pengaspalan jalan di Desa Payah Kameng Kecamatan Masjid Raya. Selanjutnya jaringan irigasi Desa Weulkhok di Kecamatan Montasik, pengerasan jalan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) tahun 2012 di Desa Nusa Kecamatan Lhoknga.

Tarmizi mengatakan, fasilitas pendukung bagi masyarakat di Aceh Besar ini sepenuhnya menjadi program yang direncanakan, dilakukan dan diawasi oleh masyarakat sehingga dipastikan fasilitas yang dibangun merupakan kebutuhan prioritas masyarakat, di samping usulan lainnya yang juga diajukan dalam musyawarah desa

"Program ini sepenuhnya diusulkan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat. Jadi diharapkan dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan yang ada di tengah upaya utama mendorong pengentasan kemiskinan," ungkap mantan Penjabat Gubernur Aceh ini.

Program pembangunan fasilitas umum yang diresmikan sebagai bagian utama dari program PNPM Mandiri Pedesaan yang digulirkan Pemerintah Pusat, termasuk pelaksanaan pembangunan yang didanai melalui program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) yang digulirkan Pemerintah Aceh.

Sementara Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah mengatakan, pengerjaan proyek fisik yang diresmikan tersebut hanya sebagian dari sejumlah program yang telah digulirkan di Aceh Besar. "Kita harapkan, melalui program ini dapat mensejahteraan masyarakat miskin di pedesaan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengorganisiran masyarakat. Kami sangat terbantu dengan adanya program PNPM ini," katanya.

Serap Tenaga Kerja

Dikatakan, kehadiran program tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja walaupun hanya dalam jangka waktu yang terbatas. Namun dsiakui, telah dapat mengatasi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Mukhlis Basyah menambahkan, kegiatan PNPM yang dilaksanakan mulai tahun 2007 menyerap dana hingga Rp171,5 miliar dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Aceh Besar. "Anggaran ini disalurkan dalam bentuk pembangunan sarana prasarana perdesaan 66,3 persen, kegiatan ekonomi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 17,92 persen, kegiatan bidang pendidikan 6,51 persen dan kegiatan bidang kesehatan 8,78 persen," katanya

Sementara pada tahun 2012, Aceh Besar juga mendapat alokasi dana sebesar Rp 40,5 miliar yang digunakan sebagai Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan, Perencanan dan Ruang Belajar Masyarakat (RBM). Dana Rp32,9 miliar untuk BLM dipergunakan bagi berbagai kegiatan gampong di Aceh Besar, antara lain pembangunan sarana-prasarana maupun SPP progres keuangan yang telah mencapai 95,31 persen.

Program ini digulirkan di 22 kecamatan dengan beragam bentuk kegiatan. Dari dana PNPM Rp 40,8 miliar dikelola 1.065 kelompok yang beranggotakan 10.765 perempuan. Sementara khusus BKPG, telah dialokasi bagi 604 gampong di Aceh Besar sejak 2009 sampai 2012 dengan total dana Rp146 miliar lebih yang sudah banyak memberi manfaat bagi masyarakat.

Dana BKPG yang digunakan bagi kelompok SPP Aceh Besar mencapai Rp24,5 miliar yang dikelola 1.219 kelompok beranggotakan 10.080 perempuan. Sehingga total dana yang berputar di masyarakat mencapai Rp65,5 miliar. (ad)

Sumber: Analisa Daily

PNPM Bantu 445 Warga Miskin di Aceh Besar

ACEH BESAR | ACEHKITA.COM – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Berbagi tahun kedua membantu sebanyak 445 orang rumah tangga miskin se-Kabupaten Aceh Besar melalui anggaran lebih Rp417 juta. jumlah itu mengalami peningakatan dari tahun sebelumnya yang hanya 169 orang yang terbantu lewat program ini.
“Saya berharap tahun mendatang lebih banyak lagi masyarakat miskin di Aceh Besar yang dibantu melalui PNPM Berbagi ini,” kata Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah dalam sambutannya, Selasa, (5/2/2013).
Menurutnya, PNPM Mandiri Perdesaan ini mempunyai tujuan percepan penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin untuk untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
Total dana yang dikelola oleh 22 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM di Aceh Besar sejak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yaitu sebesar Rp40,6 milyar dengan tingkat pengembalian rata-rata saban bulan sebesar 97,4 persen.
Pendapatan yang diterima selama tahun anggaran 2012, sebutnya, mencapai Rp4.672.298.400 dengan total pembiayaan 36 persen. Pengelolaan tersebut mendapat laba sebesar Rp2.9 milyar.
“Pembagiannya yaitu meliputi Bantuan Rumah Tangga Miskin sebesar Rp417 juta atau sebesar 28 persen dan beberapa pembagian lainnya,” jelasnya.
Mukhlis berharap, kegiatan ini bisa memberikan motivasi ke semua UPK di Kabupaten Aceh Besar agar dimasa mendatang bisa mengelola kegiatan perguliran dengan baik dan lebih profesional sehingga dapat meningkatkan surplus yang akan dibagikan untuk rumah tangga miskin.
“Dengan demikian, tujuan pemerintah daerah dan program PNPM-MPd memandirikan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dapat dicapai,” pungkasnya. (ad).

Sumber: Aceh Kita

PNPM Aceh Besar, Latih warga Berjurnalisme




Waspada Online. INGIN JAYA, ACEH BESAR - Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Aceh Besar menggelar pelatihan jurnalistik bagi masyarakat. Dengan jumlah 12 orang peserta yang merupakan perwakilan dari 12 kecamatan dari total 22 kecamatan Aceh Besar. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat desa mampu menulis. Baik menulis untuk kebutuhan masa depan para peserta maupun dalam rangka menuliskan berbagai hal terkait pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. “12 peserta ini merupakan peserta pilihan dari total peserta yang sebelumnya mengikuti training jurnalistik tahap pertama yang digelar Oktober 2012 lalu,” kata Nasruddin yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Aceh Besar. Dari pelatihan lanjutan yang digelar selama empat hari tersebut ditargetkan dapat dituangkan dalam sebuah buku, yang isinya merupakan tulisan para peserta. Di samping juga akan dimuat pada tabloid. Nasruddin juga menyebutkan, pelatihan bagi jurnalis muda ini juga akan diikuti dengan pelatihan peliputan lapangan. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan training, dihadirkan tiga pelatih dari kalangan profesional seperti Ramli TM Ali selaku Pelatih Nasional Lesson Study Regional 3/Action Research, Penulis Buku Aceh Pungo Taufik Mubarak dan Iskandar Norman penulis buku Sejarah Pidie Jaya dan sejumlah buku lainnya. Sementara itu, Sepesialis Informasi, Edukasi dan Komunikasi PNPM Mandiri Perdesaan Regional Management (RMC) 1 Aceh Jalaluddin Ibrahim mengatakan, pelatihan jurnalistik ini telah dirancang oleh RBM Aceh Besar dengan target dapat mendorong terbitnya buku pelaksanaan kegiatan PNPM MPd dan tabloid. Sehingga buku ini nantinya dapat menjadi panduan bagi masyarakat menjawab pengetahuan seputar informasi pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Peserta yang terlibat pada pelatihan ini berasal dari Kecamatan Darussalam, Kuta Malaka, Montasik, Lhoknga, Baitussalam, Blang Bintang, Mesjid Raya, Peukan Bada, Jantho, Lhoong, Lembah Seulawah dan Darul Kamal. (ad).

Tentang PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan —Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM)— merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

 

Gambaran Umum

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kemen terian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

 

Prinsip Pokok PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:
  • Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif
  • Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
  • Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
  • Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola
  • Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
  • Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas
  • Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
  • Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
  • Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni:
  • Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya
  • Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin
Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dikenal dengan sebutan SiKOMPAK Aku Lanjut dengan tagline: SiKOMPAK, Kunci Kemandirian Desa Kami.
Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud.

 

Cakupan Wilayah PNPM Mandiri Perdesaan

Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa termiskin di tanah air. Pada 2007 saja, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-PPK) menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada 2008, PNPM Mandiri Perdesaan dinikmati di 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di tanah air. Sedangkan pada 2009, jumlahnya mencapai 50.201 desa dari 3.908 kecamatan di tanah air. Jumlah tersebut belum termasuk desa yang memperoleh pendanaan dari program-program lain yang melekat pada PNPM Mandiri Perdesaan, seperti PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-Generasi), PNPM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), PNPM Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PNPM-Respek), PNPM Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (PNPM-P2SPP), dan lain-lain.
Pada 2010, berdasarkan ancar-ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri yang dikeluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM Mandiri.

 

Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut:
  • Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui f√≥rum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan
  • Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumahtangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya
  • Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) --satu laki–laki, satu perempuan-- untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk Menggagas Masa Depan Desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masayarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
  • Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil–wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  • Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat
  • Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3)

 

 

Penyaluran dan Pencairan Dana

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.
Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.
Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri Perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar AS dalam bentuk trust funds dan hibah dari berbagai negara/ lembaga penyandang dana. Hibah/ trust funds tersebut merupakan wujud dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini.

 

Hasil PNPM Mandiri Perdesaan

1. Memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru
  • 62,5 juta Hari Orang Kerja (HOK) dihimpun melalui pekerjaan jangka pendek, yang melibatkan lebih dari 5,5 juta pekerja yang berasal dari masyarakat perdesaan dengan imbalan sesuai dengan harga setempat
  • Dibukanya usaha dan jasa transportasi oleh masyarakat maupun pihak lain menyusul terbangunnya jalan, jembatan dan dermaga baru yang dikerjakan masyarakat dengan dana PNPM Mandiri Perdeaan
  • Lebih dari 1,57 juta warga desa, pedagang dan pengusaha kecil/ rumahtangga lokal, turut mendapatkan pinjaman dan berpartisipasi dalam kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan
2. Dampak signifikan terhadap kenaikan belanja rumah tangga perdesaan –Hasil studi di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan menunjukkan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar dibanding kecamatan non-program. Selanjutnya, semakin lama sebuah kecamatan menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan belanja rumah tangga perdesaan.
3. Sasaran program yang berpihak pada orang miskin dan kesetaraan jender –Berdasarkan berbagai studi dampak sosial dan ekonomi, PNPM Mandiri Perdesaan terbukti sukses dalam menentukan sasaran dan memberikan bantuan kepada kecamatan termiskin di Indonesia, dengan sasaran kelompok masyarakat miskin. Selain itu, PNPM Mandiri Perdesaan juga dinilai sukses memberdayakan kaum perempuan
4. Meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan –Pembentukan model perencanaan dan pembiayaan partisipatif
  • Masyarakat Indonesia di lebih dari 34.100 desa telah turut berpartisipasi dalam proses demokrasi, berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menyangkut alokasi dana bagi pembangunan publik di desa masing-masing
  • Sekitar 62% dari peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin di desanya, dan sekitar 70% tenaga kerja untuk kegiatan pembangunan sarana/ prasarana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari kelompok paling miskin
  • Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terus meningkat, berkisar antara 31-46%
  • Rata – rata swadaya masyarakat secara keseluruhan adalah 17% dan bervariasi di tiap provinsi.
  • Sebanyak 82% masyarakat lokal di lokasi PPK kini menyatakan telah memiliki kemampuan berorganisasi dan kapasitas diri berkat peningkatan kapasitas yang menyertai pelaksanan PPK. Sebanyak 72% Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan lokasi PPK memiliki kinerja yang baik dan memadai, serta berpotensi untuk berkembang
  • Tingginya komitmen pemerintah dan kontribusi mencapai 40% dari kabupaten-kabupaten pada PPK II, PPK III, serta PNPM-PPK yang menyediakan dana bersama (matching grants) dan cost sharing untuk pelaksanaan program. Semua kabupaten di PPK III dan PNPM-PPK menyediakan dana dari anggaran daerah untuk pelaksanaan program
  • Akuntabilitas pemerintah dan peranan masyarakat madani lebih kuat. LSM dan jurnalis di provinsi PPK bertindak sebagai pengawas untuk memantau pelaksanaan PPK secara independen
  • Program telah membangun mekanisme yang memungkinkan ketegangan yang diredakan. Hal ini terbukti dari keberhasilan pelaksanaan program di lokasi konflik dan bencana
5. Rendahnya tingkat korupsi – Audit independen terhadap PPK yang dilaksanakan oleh Moores Rowland menemukan penyimpangan proyek desa ini kurang dari 1% dari total dana yang telah disalurkan. Pada kenyataannya, sejak digulirkan pada 1998 hingga saat ini, penyimpangan dana dalam program yang menjunjung semangat transparansi dan akuntabilitas ini sangat rendah, hanya sekitar 0,18% dari total dana yang telah disalurkan.
6. Meningkatkan akses ke pasar, pusat kota, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan sumber air bersih di lebih dari 56% desa termiskin di seluruh Indonesia. PNPM Mandiri Perdesaan (melalui PPK dan PNPm-PPK) telah mendanai lebih dari 171.466 kegiatan sarana/ prasarana perdesaan di lokasi program di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah daftar investasi PNPM Mandiri Perdesaan melalui PPK dan OPNAME-PPK:
  • 32.572 jalan dibangun atau ditingkatkan
  • 8.755 jembatan dibangun atau direkonstruksi
  • 10.510 sistem irigasi dibangun
  • 9.940 unit sarana air bersih dan 4.589 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) dibangun
  • Untuk pendidikan, telah dibangun dan direnovasi sebanyak 6.411 sekolah; penyediaan alat dan materi penunjang belajar mengajar; diberikan lebih dari 117.270 beasiswa pendidikan untuk perorangan; dan mendanai 3.336 jenis kegiatan di bidang pendidikan lainnya
  • Untuk kesehatan, telah dibangun dan direnovasi sejumlah 3.611 unit sarana dan pos kesehatan; serta mendanai 968 jenis kegiatan di bidang kesehatan lainnya
7. Tingginya tingkat pengembalian investasi –-Menurut evaluasi ekonomi independen, bobot pengembalian investasi PNPM Mandiri Perdesaan berkisar antara 39-68%. Evaluasi lainnya menyebutkan, rata-rata EIRR untuk total kegiatan adalah 60,1%. Keuntungan yang paling dirasakan adalah terbentuknya kegiatan ekonomi baru melalui prasarana yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perdesaan atau kapasitas produksi yang terbatas akhirnya dapat disalurkan ke pasar lokal.
8. Penghematan biaya dalam jumlah signifikan --Prasarana desa yang telah dTeibangun melalui metode PNPM Mandiri Perdesaan sangat hemat dalam pembiayaan. Rata – rata 56% lebih murah dari pekerjaan sejenis yang dibangun oleh pemerintah maupun kontraktor. Berdasarkan studi konsultan independen diketahui, 94% prasarana yang dibangun dinilai berkualitas baik dan sangat baik secara teknis (ad).

Sumber: Wikipedia



Selamat Datang di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, Aceh

Kami, pengelola situs PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan ini mengucapkan selamat datang di situs kami. Situs ini merupakan media informasi yang kami sampaikan melalui dunia maya. 

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Darul Kamal Tahun 2012 di tingkat Kecamatan dikelola oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yang merupakan pengurus yang dipilih dari masyarakat setempat, Fasilitator Kecamatan (pemberdayaan dan teknik) selaku pihak konsultan yang ditugaskan oleh Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Aceh dan Pemerintah Kecamatan Darul Kamal selaku pembina kegiatan. Selain itu juga pengelolaan kegiatan melibatkan kontribusi masyarakat di masing-masing desa, baik jajaran pemerintah Desa (Perangkat Gampong) maupun masyarakat luas.

Saat ini kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Darul Kamal juga terintegrasi dengan program pemberdayaan yang lain, yaitu PNPM Integrasi Kabupaten Aceh Besar dengan nama Program Putoh Meufakat Kuat Ngon Meuseuraya (P2MKN) dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dari Pemerintah Provinsi Aceh (Gubernur).

Sumber: PNPM Darul Kamal